HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam is a national open access journal that strongly supports the advancement of scientific research in the field of Islamic law and contemporary law. This journal is published by the Family Law Study Program at STAI Tuanku Tambusai, Riau, Indonesia. The journal's articles are published twice a year: April and August. HUKUMAH serves as a platform for rigorously selected theoretical and empirical Islamic studies resulting from the exploration of Islamic family law, Islamic economic law, Islamic constitutional law, Islamic criminal law, and other Islamic laws. For the sake of openness of knowledge, HUKUMAH also accepts studies that intersect with broader social science themes. CALL FOR EDITOR & REVIEWER https://bit.ly/callfor_editorialjurnal
Defisit Keridhaan Pengelolaan Dana Tunggu Haji: Tinjauan Kritis Fikih Muamalah
Ayat an tarāḍin minkum (QS. An-Nisā: 29) menetapkan keridhaan sebagai fondasi etis transaksi syariah. Sayangnya, model persetujuan tunggal pada setoran awal haji di BPKH memicu "defisit keridhaan", sebuah diskrepansi serius antara mandat pasif jemaah dengan kompleksitas strategi investasi jangka panjang yang risikonya terus berubah. Penelitian yuridis-normatif ini mengkritisi fenomena tersebut menggunakan data sekunder, termasuk regulasi UU Nomor 34 Tahun 2014 dan laporan keuangan terkait. Studi ini mengungkap "paradoks kinerja", di mana kesuksesan administratif seperti opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) justru mengaburkan informasi krusial mengenai profil risiko dan kegagalan target imbal hasil, sehingga mendegradasi kualitas ridha. Lebih jauh, konstruksi akad wakālah bil istithmār yang statis tanpa mekanisme evaluasi berkala dianggap menciptakan gharar temporal dan melemahkan posisi tawar jemaah. Guna mengatasi intertemporal mis-consent, penelitian merekomendasikan restrukturisasi tata kelola melalui siklus pembaruan persetujuan (Consent Renewal Cycle) tiap lima tahun, penyediaan opsi risiko terdiferensiasi (Amanah, Berkah, Tumbuh), serta transparansi radikal via dasbor "My-Manfaat". Reformasi ini diharapkan mampu memulihkan legitimasi syariah, memperkuat peran Dewan Pengawas Syariah, serta menekan risiko keagenan demi perlindungan hak jemaah yang lebih substantif.
Pembagian Harta Warisan dalam Masyarakat Melayu Jambi Menurut Hukum Islam: Studi Pada Masyarakat Muara Tembesi
Penelitian ini membahas pembagian harta warisan dalam masyarakat Melayu di Kecamatan Muara Tembesi, Jambi, sesuai dengan perspektif hukum Islam dan adat lokal. Metodologi penelitian yang digunakan adalah normatif empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif, menggunakan data primer dan sekunder yang dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik pembagian harta waris dalam masyarakat ini merupakan perpaduan antara hukum Islam dan hukum adat Melayu Jambi. Pembagian warisan dilakukan melalui beberapa metode, seperti pembagian berdasarkan adat, hukum Islam (faraidh), pembagian sama rata, dan hibah. Penelitian ini juga menemukan bahwa penyelesaian sengketa warisan dilakukan secara musyawarah melalui Lembaga Adat, dengan mempertimbangkan aspek kekeluargaan untuk menjaga keharmonisan. Adanya sistem hukum pluralistik di Indonesia berimplikasi pada fleksibilitas masyarakat dalam memilih hukum yang sesuai dengan nilai dan tradisi setempat, sekaligus memfasilitasi integrasi antara hukum Islam dan adat dalam kehidupan masyarakat Melayu Jambi.
Nikah Misyar dalam Perspektif Fikih Klasik dan Kontemporer: Kajian Normatif Atas Keabsahan dan Implikasinya
Nikah misyar merupakan bentuk pernikahan yang memenuhi rukun dan syarat syar‘i, namun di dalamnya terdapat kesepakatan bahwa pihak istri melepaskan sebagian haknya, seperti nafkah atau tempat tinggal. Meskipun istilah ini tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fikih klasik, konsep serupa dapat dilacak dalam pembahasan para ulama mengenai akad nikah yang disertai syarat tambahan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pandangan mazhab fikih klasik mengenai keabsahan nikah misyar, mengkaji pendapat ulama dan lembaga fatwa kontemporer, serta menilai implikasinya terhadap maqashid al-shariah dan hukum keluarga modern. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis, memanfaatkan bahan hukum primer berupa sumber-sumber fikih klasik, fatwa kontemporer, serta bahan hukum sekunder dari artikel jurnal ilmiah dan penelitian terdahulu yang terverifikasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa keempat mazhab fikih besar mengakui keabsahan nikah misyar apabila terpenuhi rukun dan syarat formil, meskipun terdapat perbedaan dalam menilai implikasinya terhadap hak-hak istri. Ulama dan lembaga fatwa kontemporer membolehkan praktik ini dengan syarat ketat, tetapi mengingatkan risiko sosial dan moral yang mungkin timbul. Dari perspektif maqashid al-shariah, nikah misyar dapat menjaga kehormatan dan mencegah zina, namun berpotensi mengabaikan tujuan pernikahan yang lebih luas seperti kestabilan rumah tangga dan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Oleh karena itu, meskipun sah secara syar‘i, penerapan nikah misyar memerlukan regulasi yang memastikan perlindungan hak-hak dan kemaslahatan sesuai prinsip syariat.
Peran AI (Artificial Intelligence) dalam Transaksi Digital Perspektif Fikih Muamalah
Perkembangan teknologi memunculkan hal baru bernama AI (Artificial Intelligence). AI secara singkat bisa diartikan sebagai kecerdasan buatan. Penerapannya telah terasa dalam berbagai bidang. Dalam ekonomi dan bisnis AI sangat berperan. Dalam klasifikasinya AI bisa menjadi objek dalam transaksi, alat dalam transaksi, wakil terbatas dalam transaksi dan pelaku mandiri dalam transaksi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis posisi AI dalam transaksi menurut teori fikih muamalah. Serta mengetahui tindakan hukum yang disebabkan oleh kesalahan AI. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan normatif dengan mengambil teori melalui sumber hukum primer seperti Al-Quran, hadis serta kitab-kitab kuning. Serta mengidentifikasi AI berdasarkan empat posisi tersebut. Supaya para masyarakat lebih yakin akan penggunaan AI. Dengan ditabrakan dengan teori fikih muamalah, empat posisi yang ditempati AI dalam transaksi digital masih harus disesuaikan dengan teori fikih muamalah. Supaya AI bisa mengesahkan ketika berperan dalam sebuah transaksi.
Analisis Kritis Terhadap Hukum Penjatuhan Talak Online Melalui Media Sosial dalam Perspektif Hukum Islam
Perkawinan merupakan salah satu perintah agama. Untuk menciptakan rumah tangga yang sakinnah mawaddah marohmah tidaklah mudah. Dalam bahtera rumah tangga pasti ada masalah, jika antara suami istri tidak bisa diakurkan maka talak menjadi ucapan pemisahan diantara keduannya, Namun zaman sekarang permasalahan terus berkembang bahkan sampai permasalahan talak ada yang melakukannya secara online atau dengan media elektronik. Hal ini masih banyak menimbulkan simpang siur antar jumhur ulama. Dari latar belakang diatas, penulis merujuk pada aspek pandangan hukum Islam dan hukum posistif yang ada di Indonesia. Dilihat dari segi penelitian hukum, penelitian ini termasuk dalam kategori jenis penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif menjelaskan tentang penelitian yang dilakukan dengan cara mengupulkan bahan kepustkaan atau data sekunder. Sejalan dengan penjelasan di atas bahwasanya penelitian hukum normatif termasuk dalam penelitian kepustakaan (library research). Dari hasil pembahasan diatas apabila talak ditinjau dari hukum Islam maka ada dua pendapat, ada yang melarang dan ada yang membolehkan. Pendapat yang melarang adalah kalangan ulama madzhab Zahiri seperti Ibnu Hazm, beliau menuturkan bahwa talak dilakukan oleh lisan dari suami pada istri. Kemudian pendapat yang membolehkan dalam permasalahan ini adalah dari kalangan madzhab Syafi’iyah, Sayyid Sabiq dan salah satu da’i kondang di Indonesia yaitu ustadz Adi Hidayat menurut mereka talak merupakan tindakan yang membutuhkan kehati-hatian apabila dilakukan oleh suami untuk menceraikan istrinya secara serius.
Penetapan Kadar Mahar dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i)
Penelitian ini membahas perbedaan pendapat antara Imam Abu Hanifah dan Imam Asy-Syafi’i mengenai kadar minimal mahar dalam pernikahan. Ulama Hanafiyah menetapkan batas minimal mahar sebesar sepuluh dirham, sedangkan ulama Syafi’iyyah berpendapat tidak ada batasan minimal, selama mahar memiliki nilai dan sah untuk dijual. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan bersifat deskriptif-komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Imam Abu Hanifah menetapkan kadar mahar berdasarkan hadits yang menyebut minimal sepuluh dirham, sedangkan Imam Asy-Syafi’i menggunakan hadits yang menunjukkan kelonggaran tanpa batasan jumlah, selama memiliki nilai.
Menimbang Anak yang Lahir di Bulan Safar Pada Masyarakat Melayu Rokan
Penelitian ini dilatarbelakangi dengan adanya sebuah tradisi yang telah turun-temurun dilaksanakan dan untuk mengetahui sudut pandang ‘urf terhadap tradisi tersebut, yakni tradisi menimbang anak yang lahir dibulan Safar pada masyarakat Melayu Rokan. Sebuah tradisi yang harus dilaksanakan bagi orang tua yang memiliki anak yang lahir di bulan Safar. Penelitian ini berupa penelitian lapangan (field research). Adapun populasinya adalah masyarakat suku Melayu Rokan, di Desa Serombou Indah, Kecamatan Rambah Hilir. Data diambil dengan observasi dan wawancara. Hasil dari penelitian ini disimpulkan bahwa tradisi menimbang anak yang lahir di bulan Safar dimaksudkan untuk mendoakan sang anak agar terhindar dari bebagai keburukan, karena bulan Safar dipercayai sebagai bulan yang membawa keburukan, konon bila tidak dilaksanakan, masyarakat percaya bahwa sang anak, akan mudah sakit, dan pendek umurnya. Kemudian menurut tinjauan hukum Islam, tradisi ini merupakan ‘urf fasid, kecuali apabila dihilangkan unsur mitos bulan Safar didalamnya, maka tradisi ini kemudian dapat dikategorikan menjadi ‘urf shahih.
Implementasi Ihdad Bagi Wanita di Desa Dayo Kecamatan Tandun Menurut Perspektif Hukum Islam
Ihdad merupakan suatu konsekuensi yang telah diatur dalam syari’at Islam yang apabila seorang wanita ditinggal mati oleh suaminya maka wajib baginya untuk melaksanakan ihdad, yaitu masa berkabung, selama empat bulan sepuluh hari, selama menjalankan masa ihdad seorang wanita tidak boleh keluar rumah, tidak boleh berdandan atau memakai perhiasan serta tidak boleh melaksanakan pernikahan baru selama berada dalam masa iddah. Namun fakta yang terjadi pada masyarakat desa Dayo tidak menjalankan ihdad sesuai dengan syri’at Islam, untuk itu perlu kiranya untuk dilakukan penelitian terkait implementasi ihdad di desa Dayo. Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan, menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, sumber data diperoleh dari wawancara, penelitian ini menggunakan teknik analisis. Hasil penelitian yang diperoleh, sebagai berikut: Pertama, Sebahagian masyakat desa Dayo ada yang melaksanakan ihdad, dengan pemahaman ihdad dilaksanakan dalam waktu 7 hingga 40 hari, artinya belum menerapkan ihdad sesuai dengan syari’at Islam, dikarenakan pemahaman masyakarakat terhadap konsep dan pengaplikasian ihdad masih sangat jauh bahkan mayoritas tidak mengetahui. Kedua, sebagian kecil sudah mengetahui berapa lama masa ihdad harus di lakukan, namun dalam penerapanya seorang ibu harus tetap bekerja untuk menggantikan suaminya dalam mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.
Pemikiran Imam Malik Tentang Hukum Pemanfaatan Barang Gadai Sebagai Jaminan Pinjaman dan Relevansi Penerapannya di Masyarakat
Penelitian ini ditulis berdasarkan latar belakang perbedaan pendapat antara Imam Malik dan imam madzhab lainnya. Malikiyah mempunyai pendapat yang lebih keras dibandingkan ulama lainnya, yaitu pihak penggadai dan penerima gadai dilarang memanfaatkan barang gadaian. Akan tetapi relevansi penerapan gadai tidak sesuai dengan pendapat Imam Malik dimana yang terjadi dimasyarakat pada saat ini penerima gadai diperbolehkan memanfaatkan gadai demi mempermudah pinjaman yang diberikan. Penelitian ini merupakan penelitian library research, Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif. Setelah dilakukan penelitian maka ditemukan hasil dari penelitian yakni: pemanfaatan marhun oleh rahin menurut ulama malikiyah tidak diperbolehkan, akan tetapi barang gadaian tidak boleh disia-siakan, maka rahin boleh menjadikan murtahin sebagai wakilnya dalam memanfaatkan marhun untuknya dan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk merawat marhun menjadi tanggungjawab rahin. Adapun metode istibath yang digunanakan Imam Malik dalam menentukan hukum pemanfaatan barang gadai adalah hadits Rasulullahi SAW, yaitu setiap utang yang menarik manfaat adalah riba. Relevansi penerapan hukum gadai yang dilakukan di masyarakat tidak seseuai dengan syari’at islam dimana penerima gadai diperbolehkan untuk memanfaatkan barang gadaian sepenuhnya sampai hutang dikembalikan, yang bertolak belakang dengan pendapat imam malik, yang tidak memperbolehkan kepada penerima gadai untuk memanfaatkan barang gadaian.
The Concept Of Mitsaqan Ghalizhan In The Qur'ān and Hadith
In Islam, building a family requires strong commitment, sincerity and readiness. Marriage is a strong agreement (mitsaqan ghalizhan). Advice on maintaining the integrity of marriage can be reviewed in the Al-Qur'an and hadith which are the basis of Islamic law. The research method uses descriptive studies processed from reading sources (literature review). Data sources use the Al-Quran and primary materials that support research. The data collection technique was carried out by tracing data sources relevant to the research through research studies, journals and articles about mitsaqan ghalizhan. The results of this research show that the essence of mitsaqan ghalizhan is not only about maintaining the integrity of the household to avoid divorce, but is also related to the purpose of marriage, namely sakinah, mawaddah, warahmah. The verses of the Qur'an and Hadith convey the crucial principle of the word mitsaqan ghalizhan, namely shaking the heavens, causing destruction and destroying humanity, if the agreement is betrayed and cheated. So, to maintain the strength of the agreement, you should think about the purpose and location first
Pandangan Imam Nawawi dan Yusuf Al Qardhawi Tentang Pekerjaan Domestik dalam Keluarga Perspektif Teori Mubadalah
Imam Nawawi berpandangan bahwa kewajiban mengerjakan tugas pekerjaan domestik dalam rumah tangga adalah mutlak dibebankan kepada suami. Sebaliknya, Yusuf al Qardhawi berpandangan bahwa tugas pekerjaan domestik tersebut adalah kewajiban seorang istri. Penelitian ini menjadi menarik, sebab kedua pandangan yang berbeda tersebut akan dilihat melalui lensa teori mubadalah yang tengah berkembang dan dianggap sebagai pendekatan yang berparadigma progresif hari ini, dengan rumusan masalah: Bagaimana pandangan imam Nawawi dan Yusuf al Qarhawi prihal kewajiban pekerjaan domestik dalam rumah tangga jika dilihat dalam perspektif mubadalah? Penelitian ini berjenis library research yang dianalisis secara deskriptif-analitis dengan menggunakan teori mubadalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tugas pekerjaan rumah tangga atau domestik dalam perspektif teori mubadalah adalah tanggung jawab bersama atau kewajiban bersama antara suami dan istri yang bersifat fleksibel, alih-alih dominan. Oleh karena itu, pandangan imam Nawawi yang menjadikan suami, secara dominan, sebagai pihak yang berkewajiban mengerjakan tugas-tugas domestik dan istri hanya berkewajiban semata dalam memberikan layanan seksual kepada suaminya adalah tidak selaras dengan pandangan mubdalah. Demikian halnya dengan pandangan Yusuf Al Qardhawi yang menjadikan tugas domestik sebagai kewajiban dominan istri sedangkan suami memiliki kewajiban dominan untuk mencari nafkah adalah tidak sejalan dengan pandangan teori mubadalah.
Kekerasan Digital dalam Rumah Tangga dan Urgensi Reformasi Hukum Keluarga Indonesia
Perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga, tetapi pada saat yang sama juga melahirkan bentuk-bentuk kekerasan baru yang dikenal sebagai kekerasan digital dalam rumah tangga (digital domestic violence). Bentuk kekerasan ini mencakup pengawasan digital, pengambilalihan akun pribadi, penyebaran data pribadi tanpa izin, ancaman melalui media sosial, dan berbagai tindakan kontrol berbasis teknologi yang dapat merugikan korban secara psikologis maupun sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk kekerasan digital dalam rumah tangga, mengkaji kecukupan regulasi hukum keluarga Indonesia dalam memberikan perlindungan terhadap korban, serta menjelaskan urgensi reformasi hukum keluarga di era digital. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, artikel jurnal ilmiah, buku, dan dokumen hukum yang relevan. Data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan inventarisasi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan digital dalam rumah tangga semakin berkembang seiring meningkatnya penggunaan teknologi, sementara hukum keluarga Indonesia belum secara eksplisit mengakomodasi bentuk kekerasan tersebut. Oleh karena itu, diperlukan reformasi hukum keluarga yang mencakup pengakuan terhadap kekerasan digital, penguatan perlindungan korban, penyesuaian sistem pembuktian elektronik, serta peningkatan literasi digital masyarakat guna mewujudkan perlindungan hukum yang lebih efektif di era digital.
Pemanfaatan ChatGPT dalam Konsultasi Hukum Keluarga: Kajian Akurasi dan Aspek Etis
Perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence) telah mendorong pemanfaatan ChatGPT sebagai sarana konsultasi informasi di berbagai bidang, termasuk hukum keluarga. Kemudahan akses, kecepatan respons, dan kemampuan menyajikan informasi dalam bahasa yang mudah dipahami menjadikan ChatGPT semakin banyak digunakan oleh masyarakat untuk memperoleh informasi awal mengenai perkawinan, perceraian, hak asuh anak, nafkah, dan waris. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tingkat akurasi informasi hukum keluarga yang dihasilkan ChatGPT serta mengkaji aspek etis yang muncul dalam penggunaannya sebagai media konsultasi hukum. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum, jurnal ilmiah, dokumen terkait kecerdasan buatan, serta hasil pengujian respons ChatGPT terhadap berbagai pertanyaan hukum keluarga. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ChatGPT memiliki tingkat akurasi yang cukup baik dalam menjawab pertanyaan hukum keluarga yang bersifat umum, namun masih memiliki keterbatasan pada kasus yang kompleks dan berpotensi menghasilkan informasi yang tidak sepenuhnya akurat. Selain itu, penggunaan ChatGPT menimbulkan berbagai persoalan etis, seperti perlindungan data pribadi, kerahasiaan informasi, akuntabilitas, dan potensi bias algoritma. Oleh karena itu, ChatGPT dapat dimanfaatkan sebagai sarana edukasi dan konsultasi hukum awal, tetapi tidak dapat menggantikan peran profesional hukum dalam memberikan nasihat dan pendampingan hukum yang komprehensif.
Keluarga Sakinah di Era Media Sosial: Tantangan dan Strategi Hukum Preventif
Perkembangan media sosial telah membawa perubahan signifikan dalam kehidupan keluarga modern, termasuk pola komunikasi, interaksi sosial, dan pengasuhan anak. Di satu sisi, media sosial memberikan kemudahan dalam berkomunikasi dan memperoleh informasi, tetapi di sisi lain juga menimbulkan berbagai tantangan yang dapat mengancam terwujudnya keluarga sakinah, seperti menurunnya kualitas komunikasi keluarga, perselingkuhan digital, pelanggaran privasi, dan lemahnya pengawasan terhadap penggunaan media sosial oleh anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan keluarga sakinah di era media sosial serta mengkaji strategi hukum preventif yang dapat diterapkan untuk menjaga ketahanan keluarga. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dan studi kepustakaan. Data diperoleh dari peraturan perundang-undangan, literatur hukum Islam, buku, artikel jurnal, dan penelitian terdahulu yang relevan. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis melalui proses reduksi, klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan keluarga. Untuk mewujudkan keluarga sakinah di era digital diperlukan strategi hukum preventif berupa penguatan literasi digital, edukasi hukum keluarga, internalisasi nilai-nilai keagamaan, serta optimalisasi regulasi perlindungan keluarga di ruang digital.
Maqasid al-Syariah dalam Menjawab Tantangan Keluarga Modern di Indonesia
Perkembangan globalisasi, digitalisasi, perubahan pola relasi sosial, serta meningkatnya kompleksitas permasalahan rumah tangga telah menghadirkan berbagai tantangan bagi keluarga modern di Indonesia. Fenomena seperti meningkatnya angka perceraian, melemahnya komunikasi keluarga, masalah pengasuhan anak, pengaruh media digital, dan tekanan ekonomi menunjukkan perlunya pendekatan yang mampu menjawab persoalan keluarga secara komprehensif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis relevansi dan implementasi Maqasid al-Syariah dalam menjawab tantangan keluarga modern di Indonesia. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan dan analisis deskriptif. Data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, literatur Maqasid al-Syariah, buku, artikel jurnal ilmiah, serta dokumen yang berkaitan dengan ketahanan keluarga. Data dianalisis menggunakan teknik content analysis untuk mengidentifikasi hubungan antara tujuan-tujuan syariat dan problematika keluarga kontemporer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa lima tujuan utama Maqasid al-Syariah, yaitu hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-‘aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal, memiliki relevansi yang kuat dalam memperkuat ketahanan keluarga. Pendekatan Maqasid al-Syariah mampu menjadi kerangka solusi yang holistik dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, sejahtera, dan adaptif terhadap perubahan sosial di Indonesia.
Perlindungan Anak Akibat Over Sharenting Orang Tua di Media Sosial Perspektif Maqashid Syariah
Perkembangan media sosial telah mengubah pola komunikasi keluarga, munculnya fenomena over sharenting, merupakan perilaku orang tua yang membagikan secara berlebihan informasi, foto, video, dan aktivitas anak di media sosial. Fenomena ini menimbulkan berbagai persoalan hukum, dan perlindungan anak, mulai dari pelanggaran privasi, eksploitasi digital, cyberbullying, pencurian identitas, hingga ancaman terhadap psikologis anak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan anak akibat over sharenting orang tua di media sosial perspektif maqashid syariah. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-yuridis dan pendekatan konseptual. Sumber data diperoleh dari Al-Qur’an, hadis, perundang-undangan, jurnal ilmiah, serta literatur terkait perlindungan anak dan media digital. Analisis dilakukan melalui teknik analysis content dengan pendekatan maqashid syariah yang meliputi hifz al-din, hifz al-nafs, hifz al-’aql, hifz al-nasl, dan hifz al-mal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa over sharenting bertentangan dengan prinsip perlindungan anak dalam Islam dapat mengancam psikologis, dan masa depan anak. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan privasi anak upaya dari menjaga menjaga keturunan (hifz al-nasl), menjaga jiwa (hifz al-nafs), dan menjaga akal (hifz al-’aql). Oleh karena itu, orang tua dituntut untuk memiliki literasi digital bermedia sosial dan kesadaran dalam membagikan informasi di ruang digital. Penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi perlindungan data anak, edukasi digital parenting berbasis nilai Islam, dan pembatasan konten anak di media sosial.
Copyright (c) 2026 HUKUMAH: Jurnal Hukum Islam
Kedudukan Hukum Saksi Orang Fasik dalam Akad Nikah (Studi Komparatif Pendapat Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi’i)
Salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pernikahan adalah adanya saksi yang adil dan harus laki-laki. Namun beberapa ulama berbeda pendapat tentang persyaratan saksi ada yang berpendapat saksi harus adil dan berjenis kelamin laki-laki menurut pendapat Imam Syafi‟i, dan ada pula yang tidak mensyaratkan demikian pendapat Imam Hanafi. Penelitian ini merupakan penelitian library research, Teknik Analisa data menggunakan metode deskriptif dan comparative. Hasil penelitian bahwa: Menurut Imam Abu Hanifah pernikahan (sah) dengan persaksian orang-orang fasik, karena saksi itu di maksudkan sebagai pemberitahuan saja. Menurut Imam Syafi’i apabila suatu pernikahan disaksikan oleh orang-orang yang tidak diterima persaksiannya/orang fasiq maka pernikahan itu tidak sah hingga ada di antara mereka dua orang saksi yang adil. Istinbath hukum Imam Abu Hanifah Qs. Surah Al-Hujurat ayat 6 dan Qiyas, beliau mengqiyaskan persaksian dalam akad nikah dengan persaksian dalam akad muamalah. Adapun Imam Syafi’i mengistibathkan hukum dengan Qs. At-Thalaaq ayat 2 dan hadits riwayat Aisyah ra.
Tradisi Mangupa Adat Batak Angkola dalam Pernikahan Perspektif Hukum Islam
Tradisi Mangupa Boru merupakan salah satu upacara adat yang dilakukan oleh masyarakat Batak Angkola untuk memberkati dan memberikan doa restu kepada pasangan pengantin. Upacara ini biasanya dilakukan oleh keluarga pengantin perempuan dan melibatkan berbagai ritual yang penuh simbolisme. Mangupa Boru bertujuan untuk mendoakan pasangan pengantin mendapatkan kehidupan yang harmonis, sejahtera, dan bahagia. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenolgi untuk menjelaskan bagaimana posisi hukum Islam melihat tradisi mangupa dalam batak angkola. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur dengan responden. Responden dalam penelitian ini adalah tokoh adat yang terdapat dalam adat batak angkola yang terdiri dari harajaon, orang tua, alim ulama, dan pemerintahan. Data yang dikumpulkan menggunakan Teknik analisis tematik dan analisis konten. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mangupa pada tradisi batak Angkola mempunyai tujuan untuk menunjukkan rasa kasih sayang, dasarnya bahwa anak yang diupa selain anak biologis juga merupakan anak Masyarakat adat. Prosesi adat mangupa dilaksanakan memberikan nasehat kepada kedua mempelai. Unsur adat yang terdapat dalam prosesi adat adalah orang tua, hatobangon, harajaon, kahanggi, mora dan anak boru yang terhimpun dalam dalihan natolu. Mangupa perspektif hukum Islam merupakan urf dan tidak mengandung unsur kesyirikan dan tidak menyalahi hukum Islam. Mangupa adalah adat tradisi yang boleh dilestarikan selama prosesi tersebut tidak keluar dari nilai-nilai moral.
Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam: Studi Komparatif UU No. 1 Tahun 1974 dan Kitab ‘Uqūd al-Lujjain
Penelitian ini mengkaji perbedaan pandangan mengenai kedudukan suami-istri dalam perkawinan antara Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan kitab Uqud al-Lujain karya Imam Nawawi al-Bantani. Undang-undang menegaskan prinsip kesetaraan hak dan kedudukan suami-istri dalam rumah tangga dan masyarakat, sedangkan Uqud al-Lujain menempatkan suami pada posisi yang lebih tinggi. Perbedaan ini penting dikaji untuk memahami dasar normatif dan implikasinya terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban dalam keluarga. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif berbasis studi pustaka dengan pendekatan induktif, deduktif, komparatif, dan analisis isi terhadap sumber primer, sekunder, dan tersier. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua sumber sama-sama mengakui adanya hak dan kewajiban suami-istri, tetapi berbeda dalam konsep kedudukan. Undang-undang berlandaskan prinsip kesetaraan gender, sedangkan Uqud al-Lujain dengan rujukan pada Al-Qur’an Surah Al-Baqarah ayat 228 menafsirkan adanya kelebihan suami dalam kerangka kepemimpinan. Secara substantif, perbedaan ini mencerminkan dua pendekatan: kesetaraan normatif dalam hukum positif dan kepemimpinan fungsional dalam perspektif fikih klasik. Penulis cenderung pada pandangan Uqud al-Lujain, dengan menekankan bahwa keunggulan suami dipahami sebagai tanggung jawab kepemimpinan dalam mengatur dan menjaga keharmonisan keluarga, bukan sebagai legitimasi dominasi tanpa batas.
Pelaksanaan Qanun Syariat Islam Terhadap Tatanan Negara dalam Pemerintahan di Aceh
Aceh sebagai daerah yang berada di wilayah Indonesia memiliki kewenaingain khusus dain daipait melaiksainaikain taitainain pemerintaihain berdaisairkain Syairiait Islaim. Pemerintaihain AIceh aidailaih pemerintaihain yaing subtanisionail yaing setingkait dengain pemerintaihain provinsi laiinnyai di Indonesiai. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan Qanun Syariat Islam dalam tatanan Pemerintahan di Aceh, Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, sumber data penelitian adalah kepustakaan melalui bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tertier, teknik penelitian ini adalah penelitian kepustakaan, dan teknik analisis yaitu analisis kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa makna Qainun tidaiklaih saimai dengain Perdai, kairenai isi dairi Qainun hairuslaih berdaisairkain paidai aisais keislaimain aitaiu tidaik boleh bertentaingain dengain syair’iait Islaim. Akan tetaipi dailaim hail hirairki hukum Indonesiai tetap sesuaii dengain ketentuain UU No 11 Taihun 2012 tentaing pembentukain Peraiturain Perundaing-undaingain, yang pada eksistensinya kedudukain Qainun dipersaimaikain dengain Perdai didaieraih laiinnyai yang berada di Indonesia.
Urgensi Pendidikan Seks dalam Materi Bimbingan Pra Nikah Terhadap Pasangan di Bawah Umur
Pernikahan dibawah umur, banyak terjadi, dimana sebelum melaksanakan pernikahan calon pengantin tidak melakukan bimbingan pranikah. Pernikahan ini dilakukan secara sembunyi di daerahnya sehingga tidak di bawa ke KUA karena umur calon pengantin belum mencukupi batas umur melakukan pernikahan. Permasalahan sering muncul setelah pernikahan dilaksanakan seperti ego, selingkuh, suami tidak mencari nafkah, sulit mengurus anak dan ekonomi sulit. Banyak yang membutuhkan bimbingan pranikah untuk pasangan dibawah umur sebagai penambahan wawasan pengetahuan calon suami dan calon istri agar siap mental dan spiritual serta tugas dan kewajibannya sebagai suami dan istri. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Selanjutnya diperoleh hasil penelitian bahwa pernikahan di bawah umur tidak mendapatkan bimbingan pranikah. Padahal urgensi pendidikan seks dalam materi bimbingan pranikah ini sangat penting di dapatkan oleh pasangan yang hendak menikah pasangan di bawah umur, dari fisik. psikis belum sepenuhnya siap menghadapi pernikahan. Bimbingan pranikah harus didapatkan untuk pembekalan pasangan di bawah umur agar menjadi rumah tangga harmonis.
Pemberdayaan Wakaf Perkebunan Kelapa Sawit untuk Meningkatkan Kesejahteraan Jamaah Rokan Hulu Riau
Pengelolaan tanah wakaf produktif merupakan salah satu permasalahan utama dalam upaya meningkatkan porsi wakaf dalam perekonomian jamaah, sistem kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif dan sistem bagi hasil. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan tanah wakaf produktif dan pemanfaatan hasil wakaf berupa perkebunan sawit yang dikelola oleh para pengurus surau bersama jamaah agar dapat berkontribusi kepada masyarakat. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif, data dikumpulkan dengan menggunakan wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah wakaf pada dasarnya diperuntukkan bagi pengurus surau, sehingga pengurus surau berhak untuk menggunakan tanah wakaf. Bahwa pratik kerjasama pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan produktif akad yang dilakukan sudah sesuai dengan syariat islam. Adapun bentuk kerjasama dalam pengelolaan tanah wakaf sebagai lahan pruduktif yaitu bentuk kerjasama Mukhabarah. Tanah wakaf diberikan kepada pengurus surau untuk dikelola dalam urusan keagamaan. Pengurus Surau juga sebagai pengelola harta wakaf bekerjasama dengan petani dalam bentuk kebun kelapa sawit. Akad yang dibuat terdiri sistem dengan menggunakan akad Mukhabarah. Keputusan pengurus surau untuk kerjasama dengan masyaraka lokal dapat membantu perekonomian jamaah. Terkait pemberdayaan wakaf produktif, yang dikelola pengurus surau dengan jamaah surau di sektor kelapa sawit, memberikan manfaat yang dirasakan oleh anak yatim, pembangunan fasilitas Surau, biaya operasional surau dan sosial.
Konsep Kafa’ah dalam Pernikahan (Studi Komparatif Imam Syafi’i dan Ibn Hazm)
Para fuqoha berbeda pendapat mengenai konsep kafa’ah, terutama dalam hal kriteria kafa’ah. Imam Syafi’i berpandangan bahwa kafa’ah dan kriteria kafa’ah itu penting dalam pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan. Sedangkan Ibn Hazm memiliki pandangan yang berbeda, kafa’ah dalam pemilihan calon pasangan sebelum pernikahan tidak ada dalam Islam. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif: suatu metode penelitian hukum yang menitik beratkan pada studi kepustakaan, sumber data dalam penelitian ini berupa buku, artikel, jurnal, dan tulisan hukum yang berkaitan dengan yang akan diteliti. Teknik analisis data yang digunakan deskriptif dan yuridis normatif. Hasil penelitian yang diperoleh, yaitu: Imam Syafi’i memiliki pertimbangan berdasarkan Qs. Al-Baqarah: 221 dan Hadits, yang dengan jelas mengemukakan pentingnya mencari jodoh yang baik. Sedangkan Ibn Hazm memiliki pertimbangan terkait konsep kafa’ah dan kriteria kafa’ah bahwa tidak ada kafa’ah di dalam Islam karena sama kedudukannya kecuali dilihat dari segi agamanya.